Medan, (18/12) – Program Studi Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa (Undhar) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) . Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus Undhar dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
FGD ini menghadirkan Narasumber Dr. Lina Miftahul Janah, MSi dari Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Adminsitarsi Universitas Indonesia, serta dihadiri pimpinan fakultas, dosen tetap Program Studi Administrasi Publik, praktisi pemerintahan, alumni, serta perwakilan pengguna lulusan dari instansi pemerintah dan sektor swasta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kurikulum yang disusun relevan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan kebijakan publik, serta tantangan tata kelola pemerintahan di era digital.
Ketua Program Studi Administrasi Publik Undhar Dr. Kariaman Sinaga, MAP dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembaruan kurikulum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu lulusan. “Kami ingin menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori administrasi publik, tetapi juga memiliki kompetensi analitis, keterampilan manajerial, kemampuan komunikasi publik, serta integritas dalam pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung aktif dan konstruktif, para peserta memberikan berbagai masukan terkait profil lulusan, capaian pembelajaran (CPL), struktur mata kuliah, hingga penguatan praktik lapangan dan magang pada instansi pemerintahan. Selain itu, dibahas pula integrasi teknologi informasi, tata kelola digital (e-government), serta pendekatan sosiopreneurship dalam pelayanan publik.
Melalui FGD ini, Prodi Administrasi Publik UNDHAR menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi kurikulum secara berkelanjutan. Hasil FGD akan menjadi dasar finalisasi dokumen kurikulum terbaru yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada tahun akademik mendatang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UNDHAR dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
